Harapan Terakhir Rakyat soal BBM Ada di MA

Posted: 18 Mei 2014 in Umum

 PENGESAHAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) banyak menuai kritikan dan ketidaksetujuan dari berbagai pihak, terutama kalangan yang menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 7 ayat 6a telah menjadi polemik, sebab dengan disetujuinya pasal tersebut, maka pemerintah bebas untuk menaikkan harga BBM tanpa harus meminta “izin” kepada DPR.

Hal ini sebenarnya konspirasi fraksi koalisi pemerintahan yang semula dengan lantang mengatakan menolak kenaikan harga BBM. Ternyata yang dimaksud menolak itu adalah, menolak harga BBM naik pada 1 April, dan meloloskan hak prerogatif pemerintah untuk menaikkan harga BBM setelah enam bulan dari disahkannya undang-undang.

 Kebebasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pastinya bertolak belakang dengan keinginan mayoritas rakyat Indonesia. Harga bahan pokok akan melambung tinggi, bahkan, dengan tidak meratanya penyebaran bahan bakar ke pelosok-pelosok negeri, di Kalimantan dan Papua, harga eceran bensin mencapai lebih dari 20 ribu rupiah. Hal inilah yang dimuat di pasal 7 ayat 6a.

Penundaan selama enam bulan ini bagaikan fatamorgana di tengah gurun pasir bagi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah.

Nasi telah menjadi bubur, keputusan DPR tersebut telah mencoreng masyarakat yang menitipkan kepercayaannya dan suara hati pada mereka. Tentu masih ada langkah terakhir perjuangan yang harus ditempuh kalangan yang peduli pada nasib masyarakat. Masyarakat Indonesia belum sanggup dengan kenaikan harga BBM karena daya beli dan kesejahteraan yang tidak mengimbangi hal tersebut.

 Pemerintah dan DPR seakan menutup mata, padahal pemerintahan negeri jiran Malaysia rela menaikkan subsidi bahan bakar untuk menjaga dan menyejahterakan masyarakatnya. Jika kita lihat, penduduk Malaysia tingkat daya belinya di atas penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia di perbatasan dengan Malaysia malah membeli BBM dari negera yang sering berkonflik dengan Indonesia itu. Ini adalah salah satu efek tidak meratanya penyebaran BBM dalam negeri dan hal tersebut tidak dipikirkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga harga pun akan melambung tinggi.

 Solusi agar kisruh nasional tidak terjadi adalah dengan melayangkan judicial review atau uji materi terhadap pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012. Gerbang perjuangan terakhir pro-rakyat ada pada Mahkamah Kostitusi (MK). MK memiliki peranan penting untuk menggugurkan UU yang diujimaterikan. Rombongan yang saat ini ikut dan sepaham dengan keinginan rakyat, banyak yang mendukung uji materi pasal “ganjil” tersebut. Jika pasal itu digugurkan, maka sudah jelas, harga BBM dalam negeri tidak akan naik untuk 2012 ini, karena akan bertentangan dengan pasal 7 ayat 6 yang menyebutkan harga BBM bersubsidi bersifat tetap.

 Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra merupakan tokoh yang telah mendaftarkan uji materi APBNP 2012 secara resmi kepada MK. Independensi Ketua MK Mahfud MD beserta tim harus terjaga agar bisa cerdas melihat akibat yang akan ditimbulkan jika nantinya menggugurkan gugatan atas pasa 7 ayat 6a itu, sebabnya harapan terakhir masyarakat Indonesia secara prosedural hukum ada pada Mahfud dan tim Mahkamah Konsitusi.

 Yusril Izha Mahendra mendaftarkan gugatan tertanggal 2 Maret 2012. Gugatan itu hanya berselang tiga hari pasca pengesahan APBNP 2012 di ruang rapat paripurna DPR/ MPR RI. Dasar gugatan memang sangat rasional, sebab sejalan dengan kehendak rakyat banyak.

 Mungkin kalangan atas tidak merasakan dampak kenaikan BBM, malah para pemilik modal bisa bertambah untung sebab mereka bisa menaikkan harga jual produk, terutama para distributor bahan-bahan pokok. Sedangkan masyarakat kelas menengah kebawah akan kesulitan sebab akan terjadi fenomena “besar pasak dari pada tiang.” Anarkisme yang terjadi pra penetapan APBNP dinilai masih wajar karena untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak rakyat, jika pemerintah tak sepakat, maka parlemen jalanan adalah salah satu jalannya.

 Judicial review akan disebabkan keganjilan, ketidakseimbangan, dan ketidakjelasan antara hukum positif dengan fakta sosial yang terjadi di Indonesia. Semua rakyat telah berteriak menolak kenaikan BBM, namun dari semua fraksi di DPR RI sebagai simbol perwakilan suara masyarakat, hanya empat fraksi yang sejalan dengan kehendak mayoritas. Itupun wajar karena mereka berasal dari partai opisisi pemerintahan, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang mangkir dari hasil forum lobi fraksi partai koalisi di DPR.

 Pasal 7 ayat 6a yang menjadi dasar hukum penyesuaian harga BBM ketika Indonesia Crude Price (ICP) tidak bergerak stabil alias terjadi penaikan atau malah penurunan harga sebesar 15 persen terhadap harga minyak mentah dunia, menjadi momok menakutkan bagi para pekerja. Ketidakjelasan waktu, dan besaran harga kenaikan BBM akan memicu kegelisahan dimasyarakat sebab rakyat akan bertanya-tanya kapan BBM dinaikkan. Harga-harga bahan pokok dan bensin eceran pun tidak akan bergerak sama alias selalu fluktuatif, sebab kecemasan terus menghantui masyarakat mengenai kenaikan harga BBM yang tidak pasti.

 Berdasarkan aspek realita sosial, pasal 7 ayat 6a bertentangan dengan jumlah penduduk miskin Indonesia. Saat ini, menurut keterangan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Indonesia berada diangka 29 juta jiwa. Sebenarnya jumlah ini menurun dari bulan sebelumnya, namun hal tersebut tidak akna bertahan lama jika BBM beserta bahan-bahan pokok mengalami kenaikan harga. Jika harga pangan dan produk primer lainnya tidak dijaga secara stabil, maka akan terjadi pengingkatan statistik kemiskinan secara drastis. Untuk itulah masyarakat Indonesia harus mendukung dan bersama-sama memberikan semangat kepada siap saja yang mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012 ke MK.

 Setelah sebelumnya ditinjau dari segi aspek realita sosial, jika dilihat dari sisi dasar hukum, maka pasal tersebut akan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 amandemen keempat pada pasal 33 tentang ekonomi dan kekayaan alam. Pada pasal tersebut, semua hal yang berfungsi untuk kelangsungan hidup orang banyak harus dikelola berdasarkan kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional juga harus berlandaskan keseimbangan demi kemajuan dan kesatuan ekonomi negara. Jika BBM naik, maka pemerintah sebenarnya telah melanggar konstitusi dasar negara. Masyarakat akan tambah sengsara dengan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi.

 Pemerintah yang berdalih akan memberdayakan peralihan subsidi minyak untuk kesejahteraan rakyat, justru akan berefek terbalik. BLSM (Bantuan Langsung Sementara Tunai) yang menjadi program pemerintah jika BBM dinaikkan akan menimbulkan masalah baru. Dasarnya, akan timbul sifat-sifat pengemis dan tidak mandiri dari masyarakat Indonesia. Belum lagi ternyata bantuan tersebut hanya berlaku enam bulan pasca naiknya harga BBM. Hal tersebut juga melanggar konstitusi dasar, sebab UUD 1945 menghendaki perekonomian yang berlandaskan sifat-sifat kemandirian.

 Mengambangnya pasal 7 ayat 6a juga berseberangan dengan UUD 1945 pasal 28D ayat 1. Pasal tersebut menghendaki kepastian hukum terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan APBNP 2012 tidak menjamin kepastian mengenai kenaikan BBM. Seharusnya kepastian tersbut didapatkan dengan menghilangkan pasal 7 ayat 6a, sehingga harga BBM bersubsidi mutlak tidak dinaikkan.

 Rakyat harus diberikan kepastian tetang harga BBM. Kepastian yang dimaksud tentunya dengan tidak menaikkan harga premium. Pemerintah harus mencari solusi bijak terkait terus menanjaknya harga minyak dunia. Sementara ini harga minyak dunia USD105,23 per barel. Pemerintah tidak harus menaikkan BBM, masih banyak solusi bijak lainnya. Jika bijak, maka pemerintah harus siap menanggung beban rakyat bersama-sama dengan jalan pemangkasan anggaran pemerintahan serta menghemat anggaran untuk belanja negara.

 Judicial review menjadi satu-satunya jalan agar rakyat tidak dibebani. Tinjauan hukum dan realita sosial setidaknya bisa menjadi pertimbangan MK agar keseimbangan dan kepastian hukum terpenuhi. Baik partai, rakyat, dan pakar-pakar hukum yang masih peduli pada tukang becak harus konsisten memperjuangkan tekad memenangkan gugatan Yusril terhadap pasal 7 ayat 6a.

 ditulis oleh: Ananda Puja Wandra

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s