Kemdikbud Lanjutkan Program Rehabilitasi Sekolah Rusak dengan Swakelola

Jakarta — Menyusul program rehabilitasi sekolah rusak dengan pola swakelola yang dinilai berhasil, kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sedang menyiapkan sistem pemantauan secara online dan real time.

Demikian disampaikan Mendkibud Mohammad Nuh, di Jakarta, dalam acara jumpa pers akhir tahun, Jumat (30/12) pagi. “Kami akan melanjutkan program rehabilitasi sekolah rusak dengan pola swakelola dan kini sedang disiapkan pola pemantauan yang bisa dilakukan secara online dan real time,” katanya.

Jumpa pers akhir tahun yang digelar rutin oleh Kemdikbud ini memang tidak hanya menyampaikan capaian tahun 2011 dan rencana kerja 2012, tapi juga ditandai dengan peresmian penggunaan ruang operasional pemantau (situation room), yang digunakan untuk memantau dan mengetahui letak dan kondisi sekolah secara on line.

“Hari ini dimulai penggunaan ruang operasional pemantau ini, yang dimanfaatkan antara lain untuk memantau kegiatan rehabilitasi secara online dan real time. Ke depan ruangan ini juga bisa dimanfaatkan untuk mencari semua data berkait dengan pendidikan. Data yang terhimpun di sini sampai pada titik koordinat tempat sekolah berada, sehingga akan sangat memudahkan kami bekerja,” katanya.

Berkait dengan program rehabilitasi, Nuh menjelaskan tahun ini akan terus dilanjutkan dengan pola pembiayaan swakelola. “Tahun ini masih  ada pekerjaan rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat di jenjang SD dan SMP, jumlahnya  mencapai 131 ribu lebih,” katanya.

Terhadap hasil rehabilitasi 2011, Nuh menjelaskan, hasilnya baik dan diapresiasi positif baik oleh sekolah maupun masyarakat. “Di beberapa sekolah, karena bisa melakukan efisiensi, malah ada yang peruntukannya tidak hanya ruang kelas tapi juga kamar mandi dan ruang guru,” katanya.

Tahun 2012 ini, kata Nuh menambahkan, pihaknya akan menuntaskan program rehabilitasi gedung SD dan SMP yang rusak berat dengan total anggaran sebesar Rp 17,6 triliun yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan APBN.

“Karena itu kami akan terus memperkuat sinergisme dengan pemerintah daerah untuk pemanfaatan DAK agar program rehabilitasi ini segera tuntas, sekaligus memperkuat kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan perguruan tinggi untuk pendampingan dan pengawasan,” katanya.(pih)

‘

OUTLOOK PENDIDIKAN 2012: Rp3,9 Triliun Bagi Kaum Marjinal

JAKARTA: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan Rp3,9 triliun untuk pendidikan masyarakat marjinal selama tahun depan.

“Tahun 2012 ada 6 juta lebih subsidi yang disiapkan bagi siswa dan mahasiswa miskin  dengan nilai lebih dari Rp 3,9 triliun,” kata Mendikbud Mohammad Nuh dalam jumpa pers akhir tahun, yang digelar di kantornya, di Jakarta, Jumat 30 Desember 2011.

Dia didampingi seluruh pejabat eselon satu Kemdiknas.

Anggaran pendidikan tahun 2012 yang dialokasikan untuk pemberian subsidi kepada peserta didik, baik langsung maupun melalui sekolah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai Rp29,19 triliun.

“Saat ini terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor ekonomi,” jelasnya.

Itu sebabnya APBN 2012 diarahkan untuk menyediakan subsidi siswa miskin. Nuh berharap bantuan siswa miskin ini akan dapat menyelamatkan paling sedikit 800 ribu siswa dari putus sekolah dan memberi kesempatan bagi 740.000 siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pola pemberian bantuan bagi siswa miskin disiapkan untuk bisa terus menerus terpantau. Jika karena keterbatasan ekonominya  siswa di jenjang sekolah dasar sudah mendapatkan bantuan subsidi siswa miskin, maka saat peserta didik itu masuk ke jenjang sekolah menengah pertama, sudah bisa dipastikan untuk tetap memperoleh bantuan serupa.

Pemberian subsidi ini, kata Nuh, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan, peningkatan angka melanjutkan siswa antar jenjang pendidikan, penurunan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan serta penurunan kesenjangan  pendidikan antara kelompok sosial ekonomi dan antar wilayah. (LN)